Jangan Salahkan Pak Luhut!

Jagat maya tertanggal 03 April 2020 ramai membincangkan Luhut Binsar Pandjaitan. Tagar #WeAllStandWithSaidDidu dan #LuhutPengkhianatRI yang banyak menyebut nama pak Luhut jadi trending topic di Twitter. Pak Luhut dianggap mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia pasalnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) itu lebih mementingkan investasi ketimbang mengurus rakyat Indonesia yang tengah dilanda corona virus disease (covid-19).

Dari sekian banyak twit yang menyebut nama pak Luhut, setidaknya ada satu twit yang sangat menohok batang leher pak Menko yakni twitan dari akun @faisalBasri yang menyebut pak Luhut lebih berbahaya dari Corona. “Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19.”

Pernyataan ekonom senior tersebut tak jelas ke mana arah dan tujuannya karena ia tidak merinci maksud pernyataannya. Namun, kuat dugaan twit tersebut dimaksudkan sebagai respon pak Basri terhadap pernyataan pak Luhut tentang kondisi iklim tropis Indonesia yang mampu menghambat perkembangan dan penyebaran Corona.

Barangkali pak Basri menganggap pak Luhut tak pantas mengomentari hal yang bukan bidang kepakarannya, itu makanya belio menyebut pak Luhut lebih berbahaya dari Corona.

Sebagai seorang ekonom senior yang terpandang di negeri ini, seharusnya pak Basri tak boleh ngomong begitu. Masa pak Luhut dianggap sebagai virus yang lebih berbahaya dari Corona? Menurut saya pak Basri kurang etis aja menempatkan pak Luhut yang jelas-jelas manusia serupa wujudnya dengan virus yang memerlukan mikroskop untuk melihat barang halus itu.

Selain twit pak Basri, pernyataan pak Said Didu pun sangat keras menghajar pak Menko yang dianggap sebagai manusia yang hanya mengejar uang sebagaimana dimuat dalam akun Youtube-nya yang berjudul MSD: Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang, Uang (27 Maret 2020).

“Kalau Luhut kan kita sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang uang dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang uang dan uang. Saya berdo’a mudah-mudahan terbersit kembali Sapta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat bangsa dan negara. Bukan uang uang dan uang,” ungkap pak Didu seperti yang dirilis di laman kumparan.com (04/04).

Menurut saya kritikan dua orang tokoh di atas itu terhadap pak Luhut kurang tepat terlalu emosional, dan tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat Indonesia.

Jangan Salahkan Pak Luhut, Dia Hanya Bawahan!
Mengapa tidak tepat menyalahkan pak Luhut meski pernyataannya tentang Corona tidak menunjukan sikap saintifik? Karena jabatan pak Luhut dalam pemerintahan presiden Joko Widodo hanyalah seorang Menteri Koordinator. Artinya pak Luhut itu seorang bawahan. Artinya di atas pak Luhut ada orang yang lebih bertanggung jawab.

Sepengetahuan saya, dalam sistem presidensil, Menteri itu adalah pembantu presiden. Anak buah presiden. Pak Luhut bisa menjadi Menko Marves itu berkat hak prerogatif presiden Joko Widodo, bukan karena maunya beliau sendiri. Kata kuncinya jabatan Menteri itu adalah hak prerogatif presiden, karena presiden mau pak Luhut jadi Menko Marves maka jadilah pak Luhut di posisi itu.

Kritikan pak Didu terhadap pak Luhut sebagai manusia pecinta uang ketimbang mengurus rakyat Indonesia harusnya dialamatkan kepada presiden Joko Widodo karena dia adalah presiden, pemegang komando tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya, presiden Joko Widodo dikritik pak Didu karena terlalu sibuk mengurus ibu kota negara yang baru ketimbang mengurus warga ibu kota yang saat ini menduduki peringkat nomor satu sebagai daerah paling terdampak Corona.

Jika pak Didu melihat bahwa pak Luhut terlalu sibuk mengurus investasi di ibu kota yang baru karena angka investasinya yang luar biasa gede itu pastinya tidak murni kemauan pak Luhut. Saya tidak yakin seorang Luhut Binsar Pandjaitan, seorang purnawirawan Jenderal yang hidup matinya dipersembahkan bagi negara ini, tega-teganya mengejar uang dan mengabaikan rakyat seperti yang dituduhkan pak Didu. Tidak mungkin! Kalaupun benar demikian, tindakan itu tidak lahir dari kehendak pak Luhut yang menjunjung tinggi Sapta Marga!

Seharusnya, kritik itu dialamatkan kepada presiden Joko sebagai kepala negara, the one and only yang paling bertanggung jawab terhadap pengangkatan pak Luhut dan apa yang dilakukan oleh pak Luhut selama ini. Pak Luhut tidaklah bekerja di bawah kehendaknya sendiri. Sebagai bawahan, pak Luhut tentunya bekerja di bawah perintah presiden Joko Widodo, termasuk terkait fokus pak Luhut soal investasi di ibu kota negara yang baru ketimbang memperhatikan rakyat yang terdampak Corona.

Jangan Salahkan Pak Luhut, Jangan Pula Salahkan Presiden Joko Widodo
Walaupun kita tau bahwa Pak Luhut itu bawahan presiden Joko Widodo, itu tidak berarti bahwa kita boleh seenak udel menyalah-nyalahkan presiden Joko Widodo terkait tudingan pak Didu dan juga segala kekurangan pak Luhut dan kawan-kawan. Tidak boleh, tak baik!

Kita tau bahwa presiden Joko Widodo itu orang yang memiliki niat yang sangat tulus melayani rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kita lihat dalam postingan-postingan presiden Joko di media sosial menunjukan bahwa belio sangat concern mengurus rakyat Indonesia, menangani korban Corona, mengantisipasi penyebaran Corona di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pada 23 Maret lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165.000 APD (alat pelindung diri) ke seluruh provinsi, untuk segera di kirim lagi ke rumah-rumah sakit yang ada di daerah. Dengan APD ini, tenaga kesehatan kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat,” tulis presiden di akun Instagram milik belio.

Dari situ saja kita seharusnya bisa mengukur kehendak belio untuk mengurus rakyatnya, hanya mungkin dalam prosesnya para bawahan belio gagal paham menerjemahkan perintah presiden Joko Widodo. Itu memang fatal ketika bawahan gagal menerjemahkan maksud atasan, apalagi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Saya tidak mau menyalahkan presiden Joko dan jajaran para Menteri kabinet belio yang rada aneh, seperti dr. Terawan dan pak Yasona yang ingin membebaskan napi koruptor itu. Saya tidak ingin menyalahkan mereka karena mereka memang tak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kita hambanya sangat jauh dari kesempurnaan itu.

Saya percaya apa yang dikatakan oleh Platon, filsuf Yunani Kuno itu, bahwa orang yang melakukan kesalahan/kelalaian seperti nama-nama yang disebutkan di atas itu bukanlah sebuah kesengajaan, melainkan karena ketidaktahuan. Kesalahan/kelalaian itu adalah akibat langsung dari ketidaktahuan.

Andaikata mereka tau (mengetahui) sebelum melakukan sesuatu bahwa sesuatu itu salah, saya yakin mereka tidak akan melakukan hal itu karena tindakan itu jahat dan merugikan banyak orang. Itulah kenapa seorang pejabat publik harus memiliki pengetahuan tentang cara mengurus negara, tau tentang apa yang jahat dan apa yang baik, apa yang salah dan apa yang benar, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan rasionalitas publik.

Tapi begitulah kita berdemokrasi. Kadang-kadang kita abai terhadap kewarasan, kita masa bodoh terhadap akal sehat dalam mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan. Kita lebih senang dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk memimpin, oleh orang-orang yang tidak tau cara mengurus rakyatnya. 

Dalam situasi ini marilah kita bahu membahu membantu para pejabat publik supaya mereka tau apa yang harus mereka lakukan, mereka fokus mengurus rakyat ketimbang mengurus diri sendiri. Sembari mendoakan presiden Joko Widodo selalu sehat dalam melayani rakyat Indonesia, kita berharap agar belio mencopot bawahan-bawahannya yang gagal paham menerjemahkan kehendak politik presiden Joko Widodo dengan orang-orang yang tau cara mengurus negara dan bangsa.